INILAHCOM, Beijing - Huawei mengumumkan bahwa mereka akan menggelontorkan dana sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp29,1 triliun dalam kurun lima tahun ke depan untuk meningkatkan keamanan siber.
Raksasa teknologi China ini akan memperbaiki keamanan siber mereka dengan menambahkan pekerja dan memperbaiki fasilitas laboratorium mereka. Hal ini dilakukan setelah muncul berbagai tuduhan bahwa pemerintah China memata-matai dengan menggunakan peralatan jaringan Huawei.
Beberapa waktu belakangan ini Huawei sering diterpa kabar buruk, di antaranya peristiwa penangkapan CFO mereka, Meng Wanzhou, di Kanada atas permintaan AS, yang semakin memperburuk keadaan Huawei yang kini tidak diizinkan untuk masuk ke pasar AS.
Tak cuma itu, Huawei juga telah dilarang oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk membangun jaringan 5G karena khawatir jaringan tersebut akan digunakan oleh pemerintah China untuk memata-matai para pengguna.
"Melarang pesaing untuk masuk ke pasar tidak akan membuat Anda menjadi lebih baik. Kami rasa, kekhawatiran dan tuduhan terkait keamanan pada Huawei seharusnya didasarkan atas bukti," ujar Rotating Chairman Huawei, Ken Hu, seperti dilansir Channel News Asia.
"Tanpa bukti nyata, kami akan membantah tuduhan itu," imbuhnya.
Hu juga mengatakan, Huawei telah membuka diskusi dengan pemerintah di berbagai negara, menyatakan bahwa mereka beroperasi mandiri, terlepas dari campur tangan pemerintah China.
Dia menambahkan, Jepang dan Prancis juga tidak melarang penggunaan perangkat jaringan mereka. Meski demikian, laporan media menyebutkan bahwa kedua negara itu juga telah mulai berhenti menggunakan peralatan dari Huawei.
Dilaporkan, Jepang berencana melarang pemerintah membeli peralatan dari Huawei. Sementara itu, tiga operator terbesar Jepang juga dikabarkan tidak akan menggunakan peralatan 5G dari Huawei.
Adaoun Prancis kabarnya tengah mempertimbangkan untuk menambahkan produk Huawei ke daftar 'perlu diwaspadai'.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar