INILAHCOM, London - Raksasa jejaring sosial Facebook menunjukan usaha mereka untuk menghapus konten terorisme sebagai respon atas kritik yang menyatakan grup militan di Eropa menggunakan jejaring sosial tersebut untuk propaganda dan merekrut orang.
Head of Global Policy Management Facebook Monika Bickert dan Lead Policy Manager-Counterterrorism Facebook Brian Fishman menyatakan bahwa pihaknya menggunakan kecerdasan buatan (AI) seperti pencocokan gambar dan pemahaman bahasa untuk mengidentifikasi dan menghapus konten secara cepat.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Inggris menyambut kerja Facebook tersebut dan berharap perusahaan teknologi dapat melangkah lebih jauh.
“Termasuk menggunakan solusi teknis agar konten teroris dapat diidentifikasi dan dihapus sebelum tersebar luas. Dan, terutama, mencegahnya terunggah,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris, seperti dilansir Reuters.
Negara-negara yang terdampak aksi pengeboman dan penembakan oleh militan selama beberapa tahun belakangan, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris Raya, menekan Facebook dan penyedia media sosial lainnya seperti Google dan Twitter untuk bertindak lebih banyak dalam menghapus konten militan dan ujaran kebencian.
Pemerintah bahkan mengancam akan mengenakan denda dan menghapus perlindungan hukum yang luas yang selama ini didapat Facebook terhadap konten yang diunggah penggunanya.
Facebook menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan gambar sehingga mereka dapat melihat apakah foto atau video yang diunggah berasal dari unggahan sebelumnya yang terindikasi sebagai akun teroris, kata Facebook dalam blog mereka.
YouTube, Facebook, Twitter, dan Microsoft tahun lalu membuat database bersama berupa sidik jari digital yang secara otomatis diberikan untuk video atau foto konten militan untuk membantu mereka mengidentifikasi konten yang sama di platform mereka.
Facebook sekarang menganalisis teks yang sudah dihapus yang berisi pujian atau dukungan organisasi militan, untuk mengembangkan sinyal berbasis tulisan dalam mengenali propaganda.
Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Prancis Emmanuel Macron meluncurkan kampanye bersama untuk mengejar 'teroris dan pelaku kriminal' di dunia maya serta membasmi materi radikal.
"Kampanye kami akan termasuk menciptakan tanggung jawab hukum bagi perusahaan teknologi jika mereka gagal mengambil langkah penting menghapus konten yang tidak bisa diterima," kata PM May dalam konferensi pers bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar