INILAHCOM, Jakarta - Maraknya berita bohong (hoax) maupun penindasan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara.
Padahal apabila kita melihat produk hukum yang telah ditetapkan yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No.19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.
“Regulasi jelas mengatur bahwa konten media sosial bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dalam sambutannya di acara Indonesia Technology Forum (ITF) melalui video di Jakarta, Senin (28/8/2017).
Menurut dia, sangat penting melakukan kerja sama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial.
“Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama. Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE No.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap Rudiantara.
Di sisi hulu, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list tapi juga membuat daftar intemet positif yang kini mencapai 250 ribu.
"Mudah-mudahan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list," ungkap Rudiantara.
Pihak Kominfo juga mengajak semua segmen bergerak, tercermin ketika beberapa waktu lalu MUI menerbitkam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah (urusan kemasyarakatan) melalui media sosial yang berisi antara lain bahwa setiap Muslim yang bermuamalah lewat media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), adu domba, dan penyebaran permusuhan. MUI juga mengharamkan aksi bully, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar