INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan layanan pesan Telegram sepakat untuk menangani konten negatif, terutama yang berkaitan dengan terorisme, di platform tersebut.
"Kami sebagai tim, perusahaan, organisasi, berusaha meminimalisir," kata Pavel Durov, pendiri Telegram, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Telegram dan Kemkominfo membuat tata cara serta jalur khusus agar dapat berkomunikasi secara efisien.
Baca juga: Ditemui Bos Telegram, Kominfo Buka Status Blokir?
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, Telegram akan mengawasi percakapan yang berkaitan dengan propaganda di kanal publik (public channel), tapi tidak akan masuk ke percakapan pribadi (private chat).
Menurut Durov, Telegram masih memegang kerahasiaan dan keamanan penggunanya.
Pertemuan Telegram dengan Kemkominfo kali ini membahas bagaimana memerangi propaganda di kanal publik, namun tidak ada pembahasan askses data kepada pemerintah bila ada kepentingan mendesak.
"Kita belum bahas sampai ke sana, tapi bagaimana memerangi propaganda di kanal publik," kata Samuel.
Telegram dan Kemkominfo membuat saluran komunikasi khusus agar mereka dapat membahs hal-hal yang berkaitan dengan konten negatif secara cepat dan efisien.
Durov menyatakan mereka belum memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia, tapi, akan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami persoalan yang ada di sini. [tar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar