INILAHCOM, Jakarta - Bukan sekali, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi berkeluh kesah soal minimnya kesadaran pajak di Indonesia. Alhasil, realisasi pajak jauh panggang daripada api.
Dalam seminar bertajuk 'Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar (F-PG) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/02/2017), Dirjen Ken kembali menyatakan hal tersebut. "Karena tax gap naik, berarti kepatuhan (pajak) sangat rendah," ujar Ken.
Ken bilang, minimnya kesadaran membayar pajak ini, lantaran beberapa faktor. Pertama, tidak adanya kepercayaan terhadap petugas pajak. "Kita janji akan terus memperbaiki hal ini. Di mana, kita jalanan reformasi," paparnya.
Salah satu wujud reformasi pajak, lanjut pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini, adalah kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan kepada petugas pajak. "Dengan adanya tax amnesty, masyarakat percaya dengan pemerintah, petugas pajak dan UU Pajak," katanya.
Kedua, lanjut alumni Universitas Brawijaya (Unbraw), Malang ini, masyarakat enggan mau membayar pajak lantaran sengaja menghindar. "Kalau ketahuan baru bayar pajak. Kalau tidak, ya tidak bayar. Kenapa? Karena masyarakat tahu Ditjen Pajak tidak punya akses, terutama ke perbankan," ujarnya.
Ken menambahkan, faktor ketiga adalah, masyarakat enggan membayar pajak, lantaran budaya. Ke depan, generasi muda diharapkan memiliki budaya untuk patuh membayar pajak.
Faktor keempat, Ken mengatakan, prosedural bertele-tele. Untuk mengisi form Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) saja, tidak sederhana serta membingungkan. Ke depan, DJP bertekad untuk menyederhanakan prosedural termasuk memudahkan pengisian form pajak.[ipe]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar