INILAHCOM, Shenzhen - CEO dan pendiri Huawei Ren Zhengfei menegaskan bahwa perusahaan yang ia pimpin tidak akan membiarkan Pemerintah China mengakses data pelanggan, sekalipun dipaksa. Hal ini diungkapkannya di tengah tekanan politik dari AS.
Kepada media internasional, Ren membahas tentang kekhawatiran dari Pemerintah AS yang menyebutkan bahwa perangkat buatan Huawei bisa digunakan oleh Pemerintah China untuk menyadap jaringan telekomunikasi sebuah negara.
"Soal keamanan siber dan perlindungan privasi, kami berkomitmen untuk selalu melindungi pelangan. Kami tidak akan mengacaukan sebuah negara atau seorang individu," kata Ren kepada para wartawan di kantor pusat Huawei di Shenzhen, China, seperti dilansir CNBC.
"Kementerian Urusan Luar Negeri pun telah mengklarifikasi bahwa tak ada peraturan di China yang memaksa perusahaan untuk memasang backdoor di produknya. Huawei dan saya sendiri tidak pernah mendapatkan permintaan dari pemerintah untuk menyediakan informasi rahasia," imbuhnya.
Ren adalah mantan tentara di Tentara Pembebasan Rakyat dan kini merupakan anggota Partai Komunis. Selama bertahun-tahun, hubungan antara perusahaan dan afiliasi politiknya selalu dipertanyakan.
Meski demikian, Ren mengatakan bahwa kedekatannya dengan partai pemimpin di China tidak akan memengaruhi tekadnya untuk melawan pemerintah jika mereka meminta data pelanggan Huawei.
"Prioritas utama entitas bisnis adalah pelanggan, fokus pada pelanggan. Kami adalah perusahaan bisnis, jadi kami harus mematuhi peraturan di dunia bisnis," kata Ren.
"Dalam konteks itu, saya tidak melihat hubungan antara kepercayaan politik saya dengan keputusan yang akan kami ambil sebagai entitas bisnis. Saya pun telah menekankan bahwa Huawei akan menolak untuk memenuhi permintaan akan data pelanggan," lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar