INILAHCOM, Moskow - Kementerian Pertahanan Rusia sudah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang melarang pesan di media sosial oleh tentara dan personel militer lainnya dengan alasan keamanan.
Mengutip BBC, RUU itu menetapkan foto, video, dan materi lain yang diunggah ke intenet bisa mengungkapkan rincian militer yang bisa digunakan musuh. Informasi tentang lokasi secara otomatis juga bisa memperlihatkan pengerahan unit militer di satu tempat. Namun, RUU tidak akan berlaku bagi para wajib militer.
Sejumlah tentara Rusia sempat mengunggah beberapa materi ke internet tentang pasukan yang dikerahkan ke Ukraina dan Suriah.
Pada Juli 2014, wartawan BBC, Myroslava Petsa, menyebarkan gambar di Twitter yang awalnya diunggah oleh seorang tentara Rusia yang dengan bangga melaporkan mengirimkan roket Grad kepada pasukan pemberontak pro-Rusia di Ukraina.
Rusia menginvasi Semenanjung Krimea pada Maret 2014 dan sebulan kemudian pemberontak pro-Rusia menguasai sejumlah wilayah di Donetsk dan Luhansk, yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia, di Ukraina timur.
Pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia memasok persenjataan berat dan juga pasukan tambahan kepada para pemberontak. Rusia mengakui beberapa 'sukarelawan' Rusia membantu kelompok pemberontak di Ukraina namun tidak mengirim tentara reguler.
Sementara itu wartawan Vice News di saluran YouTube, Simon Ostrovsky, mengungkapkan bahwa pesan seorang tentara Rusia di media sosial yang bisa membuat dia yakin tentang peran langsung Rusia dalam perang di Ukraina.
Pada Agustus 2014, artikel oleh tim investigasi Bellingcat mengatakan pesan-pesan sosial media dari para tentara Rusia yang mengukuhkan jatuhnya korban jiwa di resimen Lintas Udara 76 Rusia di Ukraina timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar